MoU Helsinki Untuk Kepentingan Siapa?

“Saya hanya dengar kata MoU..MoU…tapi saya tidak tahu apa isinya…ya begitulah”

MoU itu hanya untuk kepentingan para elite politik, sementara kita yang kecil-kecil tetap begini”

Demikian komentar beberapa peserta diskusi pertemuan rutin Kader Perdamaian dari 10 desa se-Kecamatan Bubon dan Woyla yang diadakan pada Jumat, 25 Juli 2008 di Meunasah desa Seunebuk Trap.

Sebagian besar peserta yang hadir adalah kepala desa, sekretaris desa, tokoh-tokoh masyarakat, mantan GAM, tokoh pemuda dan utusan kelompok perempuan. Tema yang diangkat dalam kesempatan itu adalah ‘membaca’ naskah MoU Helsinki.

Poin pertama yang diangkat peserta kader adalah poin 1.1.5 yang menyatakan “Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne’. Menurut sebagian kader ada kelonggaran hukum pada poin tersebut, yang jika disalahtafsirkan akan menyebabkan konflik. Misalnya jika partai-partai lokal menjadikan lambang GAM sebagai bendera partai , maka konflik kepentingan di kalangan masyarakat akan muncul. Di satu sisi masyarakat mengetahui bahwa tidak ada lagi GAM di bumi Aceh, tetapi melalui lambing-lambang tersebut memoria itu diangkat kembali. Pengalaman pertikaian, perlindungan dan memihak akan muncul kembali.

Poin lain yang menarik adalah poin 3.2.5 b yang menyatakan ”semua mantan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja” Namun kenyataannya diakui beberapa peserta bahwa telah terjadi ketimpangan dalam penerapannya. Hanya sebagian kecil mantan anggota GAM saja yang mendapatkan janji tersebut, sementara sebagian besar yang lainnya masih hidup dalam keapadaannya.

Perihal munculnya partai politik lokal juga menjadi bahan diskusi. Para kader menilai bahwa banyak partai hanya memperebutkan suara pemilih ketimbang mempertajam visi misi. Juga kehilangan orientasi pemimpin politik. Jika sebelum melenggang ke panggung politik mereka cukup konsern di bidang kemanusiaan, hak-hak sipil, namun setelah menjadi pemimpin politik orientasi itu hilang karena kepentingan kepetingan tertentu.

Namun demikian, seluruh peserta kader perdamaian sepakat bahwa kendatipun MoU Helsinki didalam konsep dan penerapannya masih ditemukan banyak kekurangan, sebenarnya sudah menjadi titik sejarah yang penting untuk pemulihan Aceh. Sejak ditandatanganinya MoU Helsinki tiga tahun lalu, masyarakat Aceh sudah merasakan arti kebebasan. Sudah tampa rasa takut dan canggung masyarakat Aceh melakukan berbagai aktivitas di luar rumah baik siang maupun malam.Suasana inilah yang akan tetap dipertahankan, dan situasi ini pulalah yang harus terus diciptakan oleh seluruh masyarakat Aceh.

Sebagai kader perdamaian, peserta merasa punya tanggung jawab lebih untuk menciptakan situasi ini ke dalam komunitas masing-masing. ‘gampong tanyoe, gampong dame, jak tanyoe wujudkan perdamean dari gampong-gampong geutanyoe’ (kampong kita, kampong damai, mari kita wujudkan perdamaian dari kampong-kampung kita). Inilah visi dasar para kader perdamaian 10 desa se-Kecamatan Bubon dan Woyla untuk mempertahankan perdamaian Aceh yang lebih luas.(Red/GG)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: