Pemilu, Transformasi Konflik di Aceh

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/17/05301073/pemilu.transformasi.konflik.di.aceh

Cypri Jehan Paju Dale

Proses perdamaian sejak tahun 2005 telah mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia.

Setelah sukses dengan eksperimen calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006, dalam Pemilu 2009, Aceh memelopori lahirnya partai politik (parpol) lokal. Enam parpol—dua di antaranya berbasis mantan gerakan prokemerdekaan dan referendum—bertarung bersama 38 partai nasional.

Partisipasi parpol lokal ini tidak kurang memicu ketegangan baru. International Crisis Group (ICG) mencatat, ”TNI khawatir Partai Aceh (yaitu partai milik GAM) akan menang dan menguasai DPR Aceh (DPRA), lalu menentang otoritas Jakarta. Partai Aceh khawatir Jakarta akan melakukan intervensi terbuka maupun diam-diam. Pada saat yang sama, partai-partai kecil khawatir Partai Aceh akan melakukan intimidasi….” (Pre-Elections Anxieties in Aceh, 2008).

Seiring dengan itu, kekerasan politik meningkat. Pada Februari terjadi tiga pembunuhan dengan korban empat aktivis parpol lokal. Intimidasi, perusakan atribut partai, pembakaran kantor, dan serangan granat terus terjadi. Ketidakmampuan aparat penegak hukum mengungkap pelaku dan motif rentetan kekerasan ini memperparah ketegangan dan kecurigaan di antara berbagai kelompok.

Partai-partai politik lokal terus mendorong datangnya tim pemantau internasional untuk sebagian didasari kekhawatiran atas reaksi destruktif militer dan kelompok ultranasionalis di Jakarta atas dominasi partai lokal dalam pemilu. Di pihak lain, militer dan sejumlah partai politik di Jakarta memandang kehadiran pemantau asing justru menguntungkan partai lokal dan membahayakan integritas Indonesia.

Empat masalah

Kekisruhan situasi ini bersumber pada empat masalah. Pertama, tingkat rasa saling percaya (mutual trust) antara stakeholders perdamaian di Aceh terus melorot, sementara rasa permusuhan (hostilities) dan kecurigaan bergerak naik

Kedua, forum politik dan keamanan tampaknya terlalu lemah dan tidak mampu menjadi tempat dialog antara militer dan kelompok mantan GAM, antara elite politik Aceh dan berbagai spektrum elite politik Jakarta, serta antarberbagai komponen masyarakat Aceh sendiri.

Ketiga, setiap saat kekerasan dapat meledak; terutama saat TNI dan mantan anggota GAM (atau oknum-oknum di dalamnya) tidak tunduk pada supremasi hukum atau terpancing untuk berkonfrontasi. Potensi kekerasan lain bisa muncul dari berbagai kelompok milisi dan faksi-faksi internal GAM yang kecewa terhadap perkembangan organisasi dan perjuangan mereka.

Keempat, masih ada perbedaan pandangan antara Aceh dan Jakarta (dan antarberbagai elemen kedua pihak) tentang platform penyelesaian komprehensif masalah Aceh. Titik tengkar utama adalah penafsiran ”pemerintahan sendiri” (self government) yang telah disepakati dalam MOU Helsinki, tetapi tidak secara memadai diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Kubu mantan GAM berjuang untuk memenangi pemilu (menguasai parlemen lokal) sebagai jalan untuk implementasi pemerintahan sendiri sesuai dengan tafsiran mereka. Sebaliknya, elite politik Jakarta mencurigai Partai Aceh akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan lewat jalur politik melalui parlemen lokal dengan dalih penentuan nasib sendiri.

Konstelasi persoalan itu mirip dengan latar belakang kegagalan perjanjian perdamaian tahun 2003. Tidak mengherankan jika Sidney Jones dari ICG mengingatkan, ”terlalu bahaya jika kita cepat-cepat menyimpulkan bahwa perdamaian Aceh telah sukses”; sebab sebenarnya Aceh saat ini ”bagai telur di ujung tanduk” (Aceh on the Knife’s Edge, Inside Indonesia, Maret 2009).

Kualitas relasi

Evaluasi kritis dan realistis seperti itu menyadarkan kita, konflik Aceh membutuhkan penanganan ekstraserius dan bahwa kualitas relasi antar-stakeholders perdamaian harus diperbaiki.

Tema kualitas relasi antar-stakeholders ini menjadi diskursus penting dalam wacana peacebuilding, terutama sejak John Paul Lederach mengembangkan kerangka kerja transformasi konflik sebagai penyempurnaan atas teori resolusi konflik yang dinilai tidak memadai untuk menjelaskan konflik sosial politik yang kompleks seperti di Aceh.

Kekurangan resolusi konflik hanya berpusat pada ikhtiar untuk menyepakati solusi atas masalah yang ada. Sementara transformasi konflik, selain memberi perhatian pada penyelesaian sengketa, juga berfokus pada relasi yang mewujudkan jejaring hubungan yang membentuk konteks konflik yang lebih luas.

Lederach menegaskan, sebenarnya perdamaian itu berpusat dan berakar pada kualitas relasi yang mencakup baik interaksi langsung maupun cara-cara kita menata struktur hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada (The Little Book of Conflict Transformation, 2003).

Perspektif transformasi ini mengajak kita untuk melihat perdamaian bukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sebuah kualitas relasi yang tumbuh dan berkembang. Karena itu, kerja perdamaian adalah ikhtiar untuk menangani munculnya konflik dengan menjalin dialog tanpa kekerasan demi menyelesaikan masalah yang ada dan meningkatkan saling pengertian, kesetaraan, dan respek dalam relasi damai.

Jika ditangani dengan dialog tanpa kekerasan, konflik dapat mengantar kita masuk proses perubahan mendasar yang konstruktif (substantive constructive changes), baik pada level relasional maupun struktural. Dengan kata lain, melalui dialog, struktur-struktur yang menata kehidupan dapat dimodifikasi menjadi lebih responsif dan adil.

Perwusyawaratan keadilan

Transformasi konflik melalui jalan dialog tanpa kekerasan sejalan dengan jiwa demokrasi kita dalam sila keempat dan kelima Pancasila, ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan/perwakilan” dan ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di sini musyawarah atau dialog bukan hanya perundingan untuk mencari solusi jangka pendek. Artikulasi keadilan sosial menunjukkan, musyawarah bernapaskan Pancasila berorientasi perubahan mendalam dan berjangka panjang atas relasi dan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa.

Sebagai perwujudan demokrasi itu, diharapkan Pemilu 2009 mendorong transformasi konflik menuju perdamaian berkelanjutan di Aceh. Sebab, pemilu adalah satu mekanisme masyarakat modern untuk membawa perselisihan dan sengketa dari arena kebiadaban perang menuju peradaban dialog, ruang ”perwusyawaratan keadilan”.

Penerima Nobel Perdamaian dan fasilitator perdamaian Aceh, Marti Ahtisaari, menegaskan, lebih baik rakyat Aceh berjuang dalam pemilu dengan partai lokal daripada lewat pemberontakan bersenjata. Hal yang sama dapat dikatakan bagi Jakarta; lebih baik menata Aceh lewat undang-undang dan konsensus politik daripada pendekatan represif atau operasi militeristik baru.

Perdamaian hanya dapat dicapai lewat permusyawaratan keadilan, sebuah dialog transformatif; sedangkan pendekatan militeristik hanya akan memerangkap kita dalam lingkaran setan kekerasan.

Cypri Jehan Paju Dale Pegiat Perdamaian; Koordinator Nasional LSM Sunspirit for Justice and Peace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: