Jika BOS Bikin Bingung

Toyota Kijang keluaran 2001 melaju dengan kecepatan yang cukup hari itu, Selasa 14 Juli 2009. Proyek pengerasan Jalan Layung – Gunong Meuh yang sedang berlangsung membuat perjalanan hari ini lebih mudah dinikmati. Tiga bulan lalu kecepatan maksimal yang bisa ditoleransi berkisar 20 – 30 km/jam. Kondisi jalan saat itu didominasi lubang di sana-sini.

Tiga ratus meter di depan telah tampak sederetan bangunan permanen bercat kuning gading. Itulah tujuan kami hari ini, SMA Negeri I Bubon yang merupakan satu-satunya SMA yang dimiliki masyarakat Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Deretan bangunan sekolah itu tampak sangat mencolok karena berdiri di atas lahan bekas persawahan. Lahan sekeliling bangunan sekolah itu adalah hamparan tanah persawahan yang belum ditunjang dengan jaringan irigasi yang memadai.

Beberapa meter sebelum Kantor Camat Bubon, mobil berbelok ke kanan menyusuri jalan yang lebih kecil dengan kondisi yang lebih “menantang” tanpa aspal sama sekali. Dua ratus lima puluh meter ke depan, kami akan benar-benar sampai di tujuan dengan selamat. Memasuki pagar tembok sekolah yang cukup kokoh, kami “disambut” sang merah putih yang gagah berkibar di ujung tiang tertinggi. Di pojok kanan depan sekolah ada tempat parkir kereta (baca: sepeda motor) siswa. Hampir sebagian siswa SMA ini memang berkereta (baca: bermotor) ke sekolah.

Di bawah tiang bendera ada bentangan paving block kurang lebih 10 X 10 meter persegi yang berfungsi sekaligus sebagai tempat upacara bendera dan olahraga. Bangunan sekolah ini membentuk leter U. Ruang belajar siswa berada pada sisi kanan dan tengah,  sedangkan ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tamu, dan ruang perpustakaan berada pada sisi sebelah kiri dari gerbang masuk. Pada sisi belakang ruang perpustakaan dijumpai dua kamar toilet yang masih harus lebih dijaga kebersihannya. Kantin sekedarnya ada di pojok kanan belakang halaman sekolah.

Kondisi fisik bangunan sekolah ini memang jauh lebih baik dibanding sekolah-sekolah lain yang kurang berutung di seantero republik yang sebentar lagi akan berusia 64 tahun ini. Namun sebagaimana umumnya kondisi sekolah-sekolah ketika memasuki tahun ajaran baru, sekolah ini pun tidak luput dari masalah.

Memasuki tahun ajaran baru 2009/2010 pihak sekolah kekurangan meja dan kursi bagi siswa baru yang jumlahnya 82 orang. Bila merujuk pada undang-undang yang berlaku di republik ini, pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dan paling berkompeten mengatasi masalah kurangnya sarana pendidikan ini. Namun yang dialami pihak sekolah sungguh mengecewakan. Telah berkali-kali surat permohonan pengadaan meja dan kursi belajar siswa diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi jawaban yang diterima adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk itu. Pihak terkait di Dinas Pendidikan mengatakan bahwa kebutuhan akan meja dan kursi bisa diusulkan untuk tahun anggaran berikut dan menganjurkan pihak sekolah mencari jalan keluar lain. Ini benar-benar jawabah standar birokrat kita yang dengan mudah dapat kita jumpai di tempat lain di negeri ini. Kita dukung dan doakan semoga reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dijanjikan SBY saat kampanye lalu secepatnya dapat diwujudkan sehingga hal memalukan ini tidak perlu terulang lagi di Bumi Teuku Umar dan di seluruh penjuru tanah air.

Dengan adanya larangan bagi sekolah untuk menarik dana dari pihak orang tua siswa maka ruang gerak bagi sekolah semakin terbatas. Sebenarnya masih ada satu jalan keluar yang bisa dicoba, namun peluang itu justru ditutup secara tidak langusng oleh pemerintah sendiri lewat informasi pendidikan gratis bagi siswa. Penduduk Bubon yang dulunya biasa terlibat bahu-membahu membangun sekolah ini-sebelum diambil alih dan ditingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri oleh pemerintah-kini sama sekali menolak bila diajak berkontribusi mengatasi masalah kekurangan meja dan kursi yang tengah dialami sekolah ini. Masyarakat, khususnya orang tua siswa merujuk pada iklan menteri pendidikan nasional di televisi yang mengampanyekan pendidikan gratis. Iklan ini kini justru menjadi kontraproduktif bagi sekolah, setidaknya itulah yang dialami oleh pimpinan dan guru SMAN I Bubon.

Harian Kompas edisi 21 dan 25 Juli 2009 pada halaman 12 menurunkan berita terkait dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS). Niat pemerintah yang mulia untuk mengratiskan pendidikan tingkat dasar (SD-SMP) tidak diimbangi oleh perhitungan yang jelas akan kebutuhan ideal dan kebutuhan real sekolah. Akibatnya saat ini sekolah sangat bergantung pada BOS. Padahal tidak semua kegiatan sekolah dapat dipenuhi oleh dana BOS yang jumlahnya tidak mencukupi. Sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman BOS 2009, dana BOS digunakan untuk biaya penerimaan siswa baru, buku referensi, buku teks pelajaran, pembelajaran (remedial, pengayaan, olahraga, kesenian), ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, pembiayaan langganan daya listrik/air, pembiayaan perbaikan sekolah, pembayaran honorarium, pengembangan profesi guru dan pelatihan, biaya transpor siswa miskin, pembiayaan pengelolaan bantuan operasional sendiri, serta pembelian perangkat komputer.

Informasi yang lengkap dan valid seperti ini justru tidak diperoleh secara merata oleh semua orang tua murid. Mereka pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan gratis yang dijanjikan dan dikampanyekan pemerintah selama ini memang benar adanya. Benar-benat gratis tanpa syarat. Sebagaimana diberitakan Harian Kompas, sebagian sekolah mengakui bahwa sekolah gratis yang melarang pungutan dari siswa sangat mempengaruhi dinamika sekolah tersebut. Bila sebelumnya sekolah dapat mengadakan kegiatan untuk siswa di luar proses kelas rutin, kini kesempatan untuk itu justru semakin kecil.

Beberapa orang tua siswa juga mengatakan bahwa mereka justru khawatir terhadap kualitas pendidikan yang diperoleh anaknya di sekolah yang gratis. Pasalnya dengan tanpa pungutan sama sekali dari siswa, sedangkan alokasi BOS dari pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai program sekolah secara keseluruhan, maka sekolah akhirnya hanya dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar yang terkesan apa adanya.

Sudah seyogyanya pemerintah melakukan sosialisasi yang merata kepada masyarakat perihal alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah untuk menghindari terjadinya salah pengertian antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Di samping itu sosialisasi kepada masyarakat yang terlanjur hanya menonjolkan sisi ”gratis” lewat tayangan di televisi dapat dinilai manipulatif dan membingungkan. Iklan sekolah gratis kurang memberikan informasi yang lengkap dan utuh tentang duduk perkara dana BOS. Efek positif iklan tersebut tidak dapt dipungkiri turut mendongkrak popularitas pemerintah menjelang Pemilu yang lalu, namun setelah euforia Pemilu usai, sekolahlah yang menanggung semua akibat negatifnya, seperti yang dialami oleh pimpinan dan para pendidik di SMA Negeri I Bubon.

(Leo Depa Dei / Staff Peace Education)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: