Perempuan dan Perdamaian

Lima tahun sebelum berlangsung penandatanganan MoU antara GAM dan RI di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005, sebuah kongres akbar digelar oleh perempuan Aceh.

Kongres tersebut berlangsung pada Februari 2000. Kongres yang mengusung tema perempuan dan perdamaian “Krue Seumangat Ureung Inong Aceh Bak Duek Pakat Keu Aceh yang Aman, Damai ngon Ade” (Semangat bagi Perempuan Aceh yang Duduk Bersama untuk Aceh yang Aman, Damai dan Adil) dikenal sebagai Duek Pakat Inong Aceh (Kongres Perempuan Aceh Pertama).

Kongres yang dihadiri 437 perempuan, dengan peserta dari berbagai latar belakang dan profesi, ada ibu rumah tangga, dosen, petani, pengacara, pekerja sektor informal, bidan, dokter, aktivis NGO, ormas perempuan, mahasiswi, nelayan, ulama, tokoh masyarakat, guru, dan pengusaha mencoba untuk duduk bersama untuk berdialog. Sebagian di antara mereka adalah perempuan yang menjadi korban langsung seperti kehilangan orang-orang yang dikasihi, mendapat penyiksaan atau intimidasi atau harus tinggal di tempat-tempat pengungsian karena rumahnya dibakar.

Dalam latar belakang hidup mereka berbagi kepedihan, pengalaman pahit berbaur dengan kekuatan yang mencengangkan, bersama merajut impian dan merancang masa depan. Perempuan berbagi pandangan, cinta dan harapan; bahwa kita bisa membuat Aceh lebih baik dalam kondisi damai. Karenanya, damai menjadi syarat mutlak guna menciptakan Aceh yang lebih baik.

Inilah kongres yang pertama kali mengusung isu damai di Aceh, menawarkan penyelesaian konflik bukan dengan kekerasan. Hasil rumusan pertemuan disosialisasikan kepada berbagai pihak termasuk kepada presiden ketika itu, Abdurrahman Wahid, agar pemerintah mengedepankan dialog sebagai penyelesaian konflik Aceh. Pada Pertengahan Mei sampai dengan Juni 2000 kelompok perempuan melobby berbagai pihak melibatkan perempuan sebagai salah satu wakil Pemerintah RI dan GAM dalam proses jeda kemanusiaan yang difasilitasi Henry Dunant Centre.

Namun sayang, rancang bangun damai Aceh yang difasilitasi Henry Dunant Centre belum dibilang berhasil. Suara perempuan Aceh pun ketika itu juga meredup. Memuncak pada penandatangan MoU Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005, suara perempuan benar-benar tenggelam. Aceh Damai, tetapi suara dan juga peren perempuan terabaikan.

Sekarang, lima tahun sudah Aceh Damai, tetapi kepentingan perempuan masih jauh dari perhatian publik. Kepentingan mereka belum diakomodir. Peran mereka pun belum didukung maksimal, tidak hanya di ranah politik, di ruang publik yang bernama budaya pun suara mereka belum didengar sungguh.

Generasi muda Aceh, khususnya kaum perempuan muda Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk berperan lebih maksimal dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan itu sendiri. Kaum perempuan muda Aceh harus berani menunjukkan diri dalam kapasitas dan kemampuan masing-masing bahwa sudah saatnya perempuan Aceh memiliki peran penting dalam merawat perdamaian Aceh.

Kepada kita semua, elemen masyarakat, tokoh politik, masyarakat, singkatnya seluruh masyarakat Aceh seyogyanya memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk mewujudkan peran mereka.

Inilah catatan refleksi yang pantas untuk dikedepankan sebagai bagian dari refleksi panjang setelah lima tahun Aceh damai. Bahwa suara dan peran kaum perempuan dalam ruang publik belum diakomodir secara maksimal. Padahal sepanjang perjuangan menuju Aceh damai, perempuan memiliki peran penting dalam mempertahankan roda ekonomi, sosial dan budaya Aceh.

*)Kris Bheda Somerpes/SUNSPIRIT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: